Keadaan Politi dan Ekonomi Masa Orde Baru

Kehidupan Politik Masa Orde Baru

1.      Melakukan pembaharuan menuju perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara

2.      Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur

3.      Menetapkan Demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Melaksanakan Pemilu secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga negara.

Politik Dalam Negeri

1.      Pembentukan Kabinet Pembangunan

2.      Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida

3.      Pembubaran PKI dan Organisasi masanya

4.      Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik

5.      Pemilihan Umum

6.      Peran Ganda ABRI

7.      Pemasyarakatan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

8.      Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.

Politik Luar Negeri

1.      Kembali menjadi anggota PBB

2.      Normalisasi hubungan dengan beberapa negara

3.      Pemulihan hubungan dengan Singapura

4.      Pemulihan hubungan dengan Malaysia

5.      Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia

6.      Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik

7.      Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord).

Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru

Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut:

1.      Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

2.      Kerja Sama Luar Negeri

3.      Pembangunan Nasional