Dewan Revolusi dan Tindakan Penumpasan G-30-S/PKI di Jakarta

Hari Jum’at pagi, tanggal 1 Oktober 1965, “Gerakan 30 September” telah berhasil menguasai dua buah sarana komunikasi yang vital, yaitu studio RRI Pusat di Jalan Merdeka dan Kantor PN Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan.

Melalui RRI, pagi itu pukul 07.20 dan diulang pada pukul 08.15, disiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September. Diumumkan antara lain bahwa gerakan ditujukan kepada “Jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan coup terhadap pemerintah.

Siang harinya, pukul 13.00 kembali disiarkan di sebuah dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi di pusat dan di daerah-daerah serta pendemisioneran Kabinet Dwikora. Disebutkan bahwa Dewan Revolusi adalah sumber segala kekuasaan dalam Negera Republik Indonesia dan kegiatannya sehari-hari diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari komandan dan wakil-wakil Ketua Dewan Revolusi.

Dekrit tersebut kemudian di susul dengan pengumuman dua buah keputusan Dewan Revolusi pada pukul 14.00. Keputusan pertama mengenai susunan Dewan Revolusi yang terdiri dari 45 orang, diketuai oleh Letnan Kolonel Untung dengan wakil-wakil ketua Brigadir Jenderal Supadjo, Letnan Kolonel (Udara) Heru, Kolonel (Laut) Sunardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas.

Keputusan kedua mengenai penghapusan pangkat Jenderal dan mengenai pangkat yang tertinggi dalam ABRI Letnan Kolonel. Mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel harus menyatakan kesetiaan kepada Dewan Revolusi, untuk selamanya baru berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Sedangkan Bintara dan tamtama ABRI yang ikut melaksanakan Gerakan 30 September, pangkatnya dinaikkan satu tingkat dan yang ikut gerakan pembersihan “Dewan Jenderal” dinaikkan dua tingkat.

Pada pagi hari yang sama, setelah menerima laporan tentang segala sesuatu yang terjadi, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera bertindak cepat. Karena pimpinan Angkatan Darat lumbuh berkenaan dengan penculikan-penculikan dan pembunuhan-pembunuhan oleh Gerakan 30 September, dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bahwa apabila Menteri/Panglima Angkatan Darat berhalangan, Penglima Kostrad yang mewakilinya, maka untuk sementara pucuk pimpinan Angkatan Darat dipegang oleh Mayor Jenderal Soeharto.

Setelah menerima laporan yang lebih lengkap dari Panglima Komando Daerah Militer V/Jaya, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, segera diambil langkah-langkah mengkoordinasikan kesatuan-kesatuan yang berada di Jakarta dengan jalan mengkonsinyasi Anggota Angkatan Bersenjata melalui panglimanya masing-masing, kecuali Angkatan Udara yang panglimanya kemudian ternyata mendukung Gerakan 30 September.

Berdasarkan penilaian keadaan waktu itu, Panglima Kostrad sampai pada kesimpulan bahwa :

  1. Penculikan-penculikan dan pembunuhan-pembunuhan para Jenderal merupakan bagian daripada usaha perebutan kekuasaan pemeritah;
  2. Pimpinan Angkatan Udara membantu usaha tersebut;
  3. Pasukan-pasukan Batalyon 454/Para Divisi Diponegoro dan Batalyon 530/Para Divisi Brawijaya yang berada di lapangan Merdeka, berdiri di pihak yang melakukan perebutan kekuasaan. (Kedua pasukan ini di datangkan ke Jakarta dalam rangka hari ulang thaun ABRI 5 Oktober 1965).

 

Karena Presiden Soekarno berada di Pangkalan Udara Halim yang dikuasai Gerakan 30 September sehingga tidak dapat dimintai petunjuk atau perintahnya, maka Penglima Kostrad memutuskan untuk segera menumpas gerakan. Keputusan tersebut diambil dengan keyakinan bahwa Gerakan 30 September pada hakikatnya adalah suatu pemberontakan, terutama setelah adanya siaran pengumuman dekrit Dewan Revolusi dan pendemisioneran Kabinet Dwikora melalui radio.

Dengan menggunakan unsur-unsur Kostrad yang ada di Jakarta pada waktu itu, yaitu Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD – sekarang bernama “Komando Pasukan Sandi Yudha – KOPASSANDHA) dan Batalyon 328/Para Kujang/Siliwangi, tindakan penumpasan dimulai.

Pasukan-pasukan yang berdiri dipihak pemberontak yang berada disekitar lapangan Merdeka segera dapat dinetralisasi. Anggota-anggota pasukan Batalyon 530/Brawijaya dan sebagian anggota Batalyon 545/Diponegoro dapat diinsafkan dari keterlibatannya dalam pemberontakan, sementara sisa Batalyon 454/Diponegoro mundur ke Pangkalan Halim.

Operasi militer mulai pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965 pukul 19.00 ketika pasukan RPKAD di bawah pimpinan Komandannya Kolonel Sarwo Edhie Wibowo menerima perintah dari Panglima Kostrad untuk merebut kembali Studio RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi. Hanya dalam waktu kurang lebih 20 menit, dua pusat sarana komunikasi vital tersebut dapat direbut dan beberapa saat kemudian Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat telah mengumumkan lewat RRI tentang adanya usaha perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September. Diumumkan pula tentang telah diculiknya enam perwira tinggi Angkatan Darat. Juga diumumkan bahwa presiden dan Menko Hankam/Kasab dalam keadaan aman dan sehat. Kepada rakyat dianjurkan untuk tetap tenang dan waspada.

Rencana berikutnya adalah membebaskan Pangkalan Halim Perdanakusumah. Melalui kurir khusus disampaikan pesan kepada Presiden Soekarno agar meninggalkan daerah tersebut. Presiden Soekarno berada di Halim atas prakarsa sendiri dan berdasarkan pertimbangan keamanan (dekat dengan pesawat terbang), setelah menerima laporan ajudan mengenai peristiwa penembakan di rumah Dr. Leimena, Jenderal Nasution dan Brigadir Jenderal Pandjaitan. Setelah Presiden Soekarno meninggalkan Halim dan pergi ke Istana Bogor, Mayor Jenderal Soeharto segera memerintahkan pembebasan Halim.

Tugas tersebut dilaksanakan dengan baik oleh kesatuan-kesatuan RPKAD, Batalyon 328/Para Kujang, dan dua komvi pasukan kavaleri.

Menjelang sore hari tanggal 2 Oktober pukul 15.00, Pangkalan Udara Halim telah dapat dikuasai kembali tanpa kesulitan, kecuali suatu perlawanan kecil oleh Batalyon 454/Para Diponegoro ketika pasukan-pasukan yang setia kepada pemerintah akan membersihkan kampung Lubang Buaya yang menjadi pusat latihan kemiliteran Pemuda Rakyat dan Gerwani.

Dalam operasi pembersihan di kampung tersebut, dengan bantuan serta petunjuk orang anggota polisi yang ditawan regu penculik perwira-perwira tinggi Angkatan Darat tetapi berhasil meloloskan diri, lubang sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat tersebut ditanam dapat ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965.

Dengan telah dikuasainya kembali kota Jakarta, usaha perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September dapat di gagalkan. Dari dukumen-dokumen yang dapat disita dan hasil pemeriksaan tokoh-tokohnya, kemudian diketahui bahwa Gerakan 30 September di gerakkan dan didalangi oleh PKI. Sementara itu untuk menanggulangi keadaan, Panglima Komado Daerah Militer V/Jaya menyatakan daerah hukum Komando Daerah Militer V/Jaya dalam keadaan perang mulai pada tanggal 1 Oktober 1965, dan jam malam dinyatakan berlaku mulai pukul 18.00 sore hingga pukul 06.00 pagi.

 

Di Jawa Tengah

Pemberontakan PKI dengan Gerakan 30 September ternyata telah matang dipersiapkan dan tidak terbatas hanya di Jakarta saja. Di berbagai daerah, PKI dan anggota-anggota ABRI yang telah dibina oleh PKI melakukan perebutan kekuasaan.

Berdirinya Dewan Revolusi di Yogyakarta di umumkan melalui RRI pada tanggal 1 Oktober 1965. Dewan Revolusi di daerah Yogyakarta di ketuai oleh Mayor Muljono, Kepala Seksi Teritorial Korem 072/Yogyakarta. Komandan Korem 072, kolonel Katamso dan Kepala Staf Korem 072, Letnal Kolonel Sugijono, masing-masing diculik dari rumah dan markas Korem 072 sore hari tanggal 1 Oktober 1965. Mereka dibawa ke markas Batalyon “L” di desa Kentungan, yang terletak disebelah utara kota Yogya dan selanjutnya di bunuh disana.

Di Solo, gerakan dilakukan oleh beberapa perwira dan anggota-anggota Brigade Infanteri VI yang melalui RRI Solo mengumumkan dukungan terhadap Gerakan 30 September.

Sementera itu di Wonogiri, ibu kota Kabupaten yang terletak di sebelah selatan Solo, dibentuk Dewan Revolusi Daerah Wonogiri yang diketuai oleh Bupati Wonogiri, seorang tokoh PKI dengan dukungan Komandan Distrik Militer setempat.

Sementara itu, di Semarang Kolonel Sahirman, Asisten Intelijen Kodam VII/Diponegoro, setelah menguasai stuio RRI Semarang mengumumkan pembentukan “Gerakan 30 September Daerah” yang dipimpinnya sendiri.

Seperti halnya di Jakarta, gerakan-gerakan perebutan kekuasaan di Jawa Tengah ini pun dapat dipatahkan oleh kesatuan-kesatuan ABRI yang setia kepada Pancasila yang dipimpin oleh Pangdam VII/Diponegoro Brigadir Jenderal Surjosumpeno, sekalipun penumpasannya tidak secepat di Jakarta karena Jawa Tengah pada dasarnya merupakan basis PKI yang terkuat. Pengacauan, sabotase, dan teror oleh massa PKI berlangsung terutama di daerah Solo, Klaten, Boyolali. Kegiatan-kegiatan serupa dilakukan pula di berbagai daerah di Jawa Timur dan Bali.

Mayjen Katamso

Kolonel Katamso dan Letkol Sugijono

Jenderal AH Nasution

Jenderal AH Nasution

Posted on March 29, 2013, in Indonesia & Sejarah. Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. I simply want to say I am new to blogs and actually liked this web blog. Almost certainly I’m likely to bookmark your site . You definitely have awesome stories. Thanks a bunch for sharing your webpage.

  2. I simply want to tell you that I am very new to weblog and actually loved you’re blog site. Probably I’m want to bookmark your blog post . You absolutely come with wonderful articles and reviews. Bless you for sharing with us your web site.

  3. lanjutannya mana yak?

Silakan tinggalkan komentar .. Kami berhak menghapus kata - kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, antar golongan, porno serta spammer, Terima kasih Kerabat Copaz Blog!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: